Bahasa Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang Menjadi Kontroversi (Kajian Linguistik Forensik)

Abstract

Kebijakan yang diambil Ahok menjadi kontroversi. Apakah bahasa kebijakan Ahok yang menjadi kontroversi disusupi oleh pelaku kejahatan? Mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kebijakan itu sendiri? Mengapa masih banyak isu serta konflik yang terjadi di lapangan setelah kebijakan itu diambil? Oleh sebab itu, linguistik forensik hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Artikel ini menggunakan analisis proyeksi pada pikiran kebijakan ketika dibenturkan dengan faktor-faktor, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil analisis bahasa kebijakan yang dikeluarkan Ahok, bisa dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk tindakan yang berpola kejahatan atau telah terjadi penyusupan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Bisa jadi, kebijakan yang dikeluarkan Ahok adalah untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat dari kalangan menengah ke atas. Sebab, pada kebijakan (1), (2), (3), maupun (4) ditujukan untuk kalangan tertentu dan kelompok tertentu. Pada kebijakan (1) dan (4) tentu dikhususkan pada kalangan menengah kebawah yang tidak sanggup membeli mobil dan pengunjuk rasa yang merasa dirugikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, pada kebijakan (2) ditujukan pada umat Islam, yang pada waktu itu akan memasuki hari raya Idul Adha. Selanjutnya, kebijakan (3) untuk para pejabat yang berada dibawah pimpinan/pemerintahan Ahok yang bisa dibongkar pasang/diganti-ganti layaknya mainan/mesin.